POLDA MALUKU – Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri melakukan kunjungan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Polda Maluku.
Kedatangan tim diawali dengan kegiatan taklimat awal audit kinerja tahap dua Itwasum Polri Tahun 2021, tentang aspek pelaksanaan dan pengendalian Polda Maluku.
Taklimat awal dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Drs. Jan de Fretes, M.M., yang berlangsung di Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (18/8/2021).
Tim yang datang dipimpin Anjak Tama Bidang Operasional Itwasum Polri, Brigjen Pol Drs. Sarono M.H., selaku pengawas pelaksanaan Wasrik di Polda Maluku.
Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda ikut didampingi Irwasda Maluku, Kombes Pol Drs. Raden Heru Prakoso. Turut hadir para pejabat Polda Maluku dan tim audit Itwasum Polri berjumlah lima personil.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwa taklimat awal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada obyek audit tentang sasaran yang akan diperiksa, maupun program kegiatan tim dalam melaksanakan pengawasan kepada satker dan satwil di jajaran Polda Maluku,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakapolda Maluku.
Kapolda mengaku pelaksanaan audit kinerja oleh tim Itwasum Polri di Polda Maluku akan sangat bermanfaat. Ini karena adanya keterbatasan, dan tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal yang belum terlaksana dengan baik. Sehingga mungkin akan menjadi temuan tim saat pemeriksaan.
Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga minta agar obyek yang akan di Wasrik hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan dihadapi, baik satker maupun satwil.
“Satker dan satuan wilayah memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga berbagai temuan pada tahun sebelumnya dapat ditindak lanjuti guna menghindari temuan yang bersifat berulang maupun strategis,” harapnya.
Kapolda menaruh harapan besar atas kehadiran tim Wasrik Itwasum Polri untuk mengecek kembali administrasi serta penggunaan anggaran terkait dengan belanja pengawai, belanja barang dan belanja modal.
“Apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada serta apakah penggunaannya sudah tepat sasaran, untuk meluruskan serta perbaikan ke depan apabila terjadi kesalahan pada administrasi maupun penggunaan anggaran guna menghindari penyalahgunaan anggaran sehingga tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI nanti,” pintanya.
Discussion about this post