POLDA MALUKU – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Refdi Andri M.Si, mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2021.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, diikuti orang nomor 1 Polda Maluku tersebut dari Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa (8/6/2021).
Musrenbang Polri tahun ini mengusung tema “Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.”
Kapolri Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam sambutannya mengaku ancaman pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terus menghantui. Kendati perkembangan penanganannya di tanah air terus menunjukan perbaikan.
“Penanganan Covid-19 menunjukan perbaikan. Ini tercermin dari menurunnya kasus aktif secara signifikan dan meningkatnya kesembuhan pasien covid-19 di Indonesia,” katanya.
Penurunan peredaran kasus konfirmasi Covid-19 saat ini, lanjut Listyo, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan pelaksanaan program vaksinasi.
“Menurunnya kasus aktif juga tidak terlepas dari peran anggota TNI dan Polri dalam mendukung Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dengan menerapkan enam langkah penanganan Covid-19,” sebutnya.
Pada era 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, tambah Listyo, telah menciptakan nilai dan peradaban baru. Ini dapat membantu kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih lagi dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Di mana aktifitas dilaksanakan dari rumah dan penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut lebih mudah, cepat dan transparan,” sebutnya.
Selain itu, lanjut mantan Kabareskrim Polri ini, tentunya peran inovasi digital juga dirasakan sangat membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI pada pembukaan Musrenbang Nasional tahun 2021,” sebutnya.
Dalam pembukaan Musrenbang Nasional, Presiden menyampaikan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir semakin tidak bisa dihindarkan. Ini di saat pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ritel tidak bisa secara luring (offline).
“Kita harus berubah cepat menggunakan instrumen daring (online),” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Listyo mengaku Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang merupakan tahun ke tiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian lembaga pada tahun 2022. Penyusunan dilakukan dengan tetap memprioritaskan pemulihan ekonomi, dampak dari pandemi Covid-19.
Selain itu, Jenderal Bintang 4 Polri ini juga penyusunan rencana kerja kementerian lembaga juga memprioritaskan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif.
“Tema RKP tahun 2022 nanti adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan melanjutkan program prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Tema tersebut, kata dia, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, yaitu 10 major project yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022. Yaitu; transformasi digital (infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), peningkatan peran UMKM, kawasan industri dan 31 smelter, pengembangan 10 destinasi wisata, food estate, energi terbarukan, major project di wilayah papua, jaringan pelabuhan utama terpadu, sistem kesehatan nasional, dan ibu kota negara.
“Tema RKP tahun 2022 tersebut, diimplementasikan dalam Musrenbang Polri tahun 2021 menjadi “Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” tambahnya.
Listyo mengatakan, Polri sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dibidang keamanan dengan tugas pokok memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta penegakan hukum, tetap berkontribusi pada agenda ke 7 RPJMN tahun 2020-2024. Yaitu prioritas nasional bidang Polhukhankam, khususnya dibidang penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional. Juga dengan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Hal tersebut, lanjut Listyo, diimplementasikan melalui penetapan sasaran prioritas pembangunan Polri tahun 2022 pada dokumen perencanaan Kapolri tahun 2022;
- Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- Penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sdm polri;
- Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus polri yang modern;
- Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik.
Discussion about this post