Kapolda Maluku Tatap Muka Bersama Kapolri dan DPP Rabithah Alawiyah

POLDA MALUKU – Pertemuan silaturahmi dengan para tokoh agama terus dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bersama jajaran Polri seluruh Indonesia.

Tatap muka yang turut diikuti Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si, melalui virtual zoom itu, kali ini bersama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Rabithah Alawiyah, Sabtu (30/1/2021).

Dari Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kapolda didampingi Ketua DPW Rabithah Alawiyah Maluku, Habib Alwi Bin Smith dan Ketua Forum Alawiyyin Ambon, Habib Iqbal Syekh Abubakar BSA, serta Direktur Intelkam, Binmas, Kabid Dokes dan perwakilan Kabid Humas Polda Maluku.

Turut hadir sekertaris Rabithah Alawiyah, Habib Hasan Bin Syekh Abu Bakar, Dewan Pengawas, Ahmad Barakwan dan Ketua Bidang Dakwah, Kamil Assagaf.

“Kami haturkan selamat datang kepada bapak Kapolri beserta rombongan. Ini merupakan suatu kehormatan dapat menerima kunjungan Kapolri di tempat ini,” kata Ketum DPP Rabithah Alawiyah.

Ia berharap, pertemuan silaturahmi kali ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi secara baik.

“Ada penyampaian Kapolri tentang pendekatan transparan dan humanis, itu menarik sekali bagi kami, Sehingga ke depan diharapkan dalam setiap permasalahan dapat diselesaikan secara transparan dan humanis,” pintanya.

Menurutnya, perbedaan adalah Rahmat. Namun terkadang perbedaan itu menjadi sumber masalah dan bentrok.

“Sehingga hal-hal seperti itu harus bisa kita hindari,” harapnya.

Sementara itu, Kapolri sebelumnya menyampaikan terima kasih dalam sambutannya. Sebab, Ketum dan DPP Rabithah Alawiyah sudah menerima kedatangan silaturahmi tersebut.

“Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kami dapat bersilaturahmi dengan Ketum DPP Rabithah Alawiyah,” katanya.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengaku, sinergitas antara polisi dan ulama adalah modal dasar yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kamtibmas.

“Kami ingin agar bisa terus membangun silaturahmi, hubungan dan komunikasi yang bain dengan ulama dan ormas,” terangnya.

Jenderal bintang empat ini juga meminta kepada para Kapolda agar dapat membangun hubungan baik dan komunikasi dengan ulama dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di wilayah tugas masing-masing, “karena banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara berkomunikasi,” pintanya.

Dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, Listyo mengaku pihaknya terus berupaya mulai dari preemtif, preventif sampai respresif atau penegakan hukum.

“Untuk itu kami akan lebih mengedepankan tindakan-tindakan pecegahan, karena bagi kami tindak penegakan hukum itu merupakan upaya yang terakhir,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, tambah Kapolri, saat ini masih terus berjuang untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19. Olehnya itu, pemerintah juga masih butuh dukungan dari para ulama untuk mensosialisasikannya kepada umat.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari ulama-ulama untuk menyampaikan kepada umat agar disiplin dalam menerapkan 5M. Karena 5M itu merupakan suatu kebutuhan yang wajib bagi kita semua saat ini,” pintanya.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak hoax yang beredar di tengah masyarakat tentang vaksinasi. Olehnya itu, perlu dukungan para ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada umat maupun masyarakat.

“Ini sangat membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 agar negara bisa segera pulih,” harapnya.

Orang nomor 1 Polri ini berharap agar polisi dan ulama bisa senantiasa bersinergi. Sebab terkadang, ada bahasa kepolisian yang disalahartikan atau ditafsirkan berbeda oleh umat atau ormas.

“Jadi kami benar-benar berharap bisa menjalin hubungan dan komunikasi dengan ulama agar umat mendapat informasi yang benar,” harapnya.

Terpisah, Kapolda Maluku menambahkan maksud dari keinginan Kapolri yaitu menginginkan agar polisi dan ulama bisa bersinergi, membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik. Sehingga diharapkan ke depan hubungan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik.

“Kita harus saling memberi informasi dan saling mendukung antara Kepolisian dan ulama, sehingga apa yang tadi disampaikan Kapolri terkait adanya bahasa-bahasa Kepolisian yang dapat disalahartikan oleh ormas dan umat itu bisa kita minimalisir dengan penyampaian- penyampaian informasi yang benar dari ulama kepada umat,” pintanya.