POLDA MALUKU – Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, mendorong Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Negeri Kariu di tempat pengungsian, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan psikologis.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kemenko Polhukam RI, yang membahas mengenai perkembangan penyelesaian konflik/penanganan pengungsi dan penegasan batas negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Rakor yang dipimpin Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam ini digelar melalui virtual zoom, Rabu (6/4/2022). Turut hadir Wakil Gubernur Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Forkopimda lainnya.
“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kariu (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan psikologis) di tempat pengungsian (sesuai undang-undang PKS No 7 tahun 2012),” pinta Kapolda dalam paparannya.
Jenderal bintang 2 Polri di Maluku ini, juga mendorong adanya penyelesaian konflik batas-batas desa, baik secara adat atau sesuai Permendagri No 45 tahun 2016.
“Perlu adanya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah yang sering terjadi konflik (52 titik konflik),” pintanya.
Orang nomor 1 Polda Maluku itu menambahkan, situasi kamtibmas secara umum di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.
“TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di lokasi dengan kekuatan, TNI sebanyak 186 personil, dan Polri 260 personil,” tambahnya.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini mengungkapkan, terdapat sebanyak 310 Kepala Keluarga, yang kini berada di tenda-tenda darurat.
“Masyarakat Kariu sekarang ini di tampung di lokasi Tarem dengan tenda-tenda darurat (sebagian tinggal di rumah penduduk). Bantuan sosial dan bantuan kesehatan untuk warga Kariu yang sedang mengungsi masih sering dilakukan oleh TNI – Polri dan relawan-relawan,” sebutnya.
Kapolda mengaku rekonsiliasi antara Negeri Pelauw dan Kariu masih menemui jalan buntu. Sebab, kedua belah pihak masih berpegang pada argumen masing- masing. Namun Polda tetap terus mendorong kedua pihak utk saling membuka diri dan ruang utk rekonsiliasi
“Situasi keamanan di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif,” pungkasnya.
Discussion about this post