POLDA MALUKU – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, meminta Kapolresta dan Kapolres di jajaran Polda Maluku untuk kembali menginventarisir senjata api (Senpi).
Orang nomor 2 di Polda Maluku itu juga memerintahkan untuk menarik senpi dari para personil yang dianggap tidak perlu memegang senjata mematikan tersebut. Seperti mereka yang bekerja sebagai staf.
Permintaan itu disampaikan Wakapolda usai rapat internal dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy, melalui video conference di Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (3/3/2021).
Dalam rapat itu, Wakapolri didampingi Irwasum Kapolri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Sementara Wakapolda Maluku didampingi Irwasda, yang mewakili Kabid Propam, dan Kasubbid Paminal Bid Propam Polda Maluku.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy dalam rapat itu menyikapi sejumlah kasus pelanggaran pidana anggota Polri yang menonjol di awal tahun 2021. Seperti misalnya pelanggaran narkoba.
“Seandainya dia pengguna kita tanyakan apa penyebabnya, kita bina, rehab dan ajak untuk bisa sadar. Dan apabila seandainya dia pengedar narkoba maka para pimpinan jangan ragu-ragu untuk PTDH anggota nya,” tegasnya.
Narkoba, bagi Gatot, adalah penyakit kronis, dan akut. Penyebarannya sampai ke kampung-kampung.
“Masalah narkoba menjadi atensi untuk seluruh para pimpinan. Untuk para wakapolda saya minta perannya untuk meningkatkan lagi pengawasan terhadap anggotanya,” pintanya.
Gatot juga menyinggung terkait masalah sinergitas TNI dan Polri. Ia mengaku, hubungan para pimpinan TNI dan Polri sangatlah harmonis dan bagus.
“Maka para Kapolres dan Kapolsek harus bisa membuat giat yang selalu mengedepankan sinergitas antara anggota TNI Polri,” pintanya.
Terkait persoalan SOP tahanan, Ia meminta untuk terus diawasi. Masalah tesebut harus diperhatikan betul.
“Untuk masalah pelanggaran medsos janganlah anggota polri memberitakan hoax dan hidup yang mewah di upload di medsos,” pintanya.
Menyoal persoalan LGBT anggota polri, jenderal bintang 3 ini menegaskan untuk melakukan penindakan yang lebih keras.
“Harus lebih keras lagi, yang terjadi kemarin kita masih ampuni, apabila ada lagi maka jangan dikasih ampun lagi kalau bisa di PTDH,” tegasnya.
Senada, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dalam paparannya menjelaskan panjang lebar tentang kasus menonjol yang dilakukan anggota polri sejak tahun 2018 sampai 2021.
“Para pimpinan harus Leadership dan pengawasan harus kuat kepada anggotanya. APP harus dilakukan terus menurus apabila ada anggota yang bermasalah para pimpinan sudah melakukan itu,” pintanya.
Sementara itu, Irwasum Kapolri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, menyentil soal persoalan pandemi Covid-19. Ia berharap Kampung Tangguh sudah dilaksanakan, serta diharapkan situasi kamtibmas berjalan aman dan baik.
“Pengawasan harus ditingkaktkan, haruslah selalu dari paling atas hingga paling bawah, dibangun hubungan sosial yang dekat, dan pengawasan tidak boleh di lingkungan kantor saja, di lingkungan rumah juga para pimpinan harus mengawasi anggota nya,” harapnya.
Usai rapat bersama Wakapolri, Wakapolda Maluku kembali melanjutkan rapat dengan para Kapolres jajaran.
“Untuk masalah senpi agar para Kapolres dapat melakukan inventarisir kembali, dan bagi personel polri yang tidak perlu memegang senpi ditarik saja,” pinta Wakapolda usai mengikuti rapat internal dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy, melalui video conference di Rupatama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (3/3/2021).
Selain itu, para Kapolres diingatkan agar dapat membuat himbauan yang meminta masyarakat untuk dapat menyerahkan senpi-senpi dari sisa konflik di Maluku.
“Buat himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan senpi sisa-sisa konflik,” tegasnya.
Jenderal bintang 1 Polri ini juga menegaskan terkait persoalan narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) yang masih marak beredar di tengah masyarakat, agar ditindak secara tegas.
“Untuk penggunaan medsos (media sosial), anggota yang mengikuti acara haruslah memakai masker,” tegasnya.
Para Kapolres juga diingatkan untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada para personilnya.
“Untuk anggota yang suka menaikan status di medsos yang kurang baik, pengawasan terhadap anggota lebih di tingkatkan lagi,” pintanya.
Discussion about this post